Setelah membahas detail tentang pertanyaan-pertanyaan seputar PPh Pasal 25, kita dapat menyimpulkan bahwa PPh Pasal 25 merupakan pajak yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan. Kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya perlu dipertimbangkan dengan seksama, sambil terus mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
Pemotongan PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak penghasilan yang terutang atas penyerahan dividen, bunga, royalti, sewa dan jasa-jasa tertentu dalam nama dan bentuk apapun yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetapJawaban: 1. Dalam hal Wajib Pajak belum melaporkan harta yang diperolehnya di dalam SPT PPh Tahun Terakhir, maka Wajib Pajak dapat melaporkan hartanya di dalam Surat Pernyataan sesuai dengan nilai wajar (dengan dapat memperhitungkan PPN masukan yang belum di kreditkan atau dibiayakan) 2.
Kewajiban pajak bagi koperasi. Selain pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima anggota koperasi, terdapat beberapa kewajiban pajak lainnya, yaitu: Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan atas penghasilan orang pribadi dari pekerjaan ataupun jasa. Sebagai contoh, PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai koperasi yang melakukanNah, berikut ini, jenis pajak yang harus diperhatikan pelaku UMKM: PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Final. PPh Pasal 21 jika Anda memiliki pegawai. PPh Pasal 23 jika terdapat transaksi penjualan jasa. Baca Juga: PPh Final: Cara Menghitung PPh Final/Pajak UKM. Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan. Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 2. Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh pihak Badan Keuangan Daerah (BUD), mulai dari pemotongan sampai penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp 22.860.000,00 = Rp 1.143.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebulan : Rp 1.143.000,00 : 12 = Rp 95.250,00 Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2009 (s.d. bulan September 2009) dilakukan pada saat berhenti bekerja:
Perusahaan menyadari bahwa antara Penghasilan Bruto pada Laporan PPh Pasal 21 dengan pengakuan Biaya Gaji & Ongkos Tenaga Kerja Langsung pada Laporan Laba Rugi PPh Pasal 29, harus seimbang, tentu perusahaan akan membuat laporan sebagai berikut : PPh Pasal 21 : Pengahsilan Bruto Karyawan Rp 1,886,635,413,-PPh Pasal 29: -.